Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang: Sinergi Pelaksana dan Kepemimpinan Partisipatif

Penelitian yang dilakukan Faisol, mahasiswa S1 Manajemen Pendidikan, mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model ini menilai empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data diambil dari berbagai pihak terkait di sekolah untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong berlangsung adaptif dan progresif. Komunikasi antar kepala sekolah dan guru berlangsung secara intensif, meskipun sistem komunikasi digital yang terstruktur masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana digunakan secara optimal sesuai kapasitas sekolah, walaupun terdapat kendala teknis yang berhasil diatasi dengan baik. Selain itu, disposisi pelaksana yang tinggi menunjang keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Struktur birokrasi sekolah diarahkan secara fungsional untuk mendukung program Sekolah Penggerak, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem standar operasional prosedur dan pelaporan formal. Sinergi antarkomponen pelaksana serta kepemimpinan sekolah yang partisipatif dan responsif menjadi kunci keberhasilan implementasi ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong sangat bergantung pada kolaborasi efektif antara seluruh pelaksana dan kepemimpinan sekolah yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang secara adaptif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah lain dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan serupa untuk meningkatkan mutu pendidikan.