fip.unesa.ac.id SURABAYA – Program Studi S1 Manajemen Pendidikan (MP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melaksanakan kunjungan edukatif ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai proses perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai peran legislatif dalam pembangunan sektor pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari masing-masing kelas angkatan 2024 pada Selasa, 02 Juni 2026.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Drs. H.M. Musyafak Rouf, yang menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran mahasiswa sebagai generasi penerus yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia.
“Pendidikan itu bukan sekedar program kerja, melainkan fondasi peradaban. Di lembaga legislatif ini kami terus berikhtiar merumuskan kebijakan yang menjamin pemerataan kualitas, keterjangkauan akses, dan kesejahteraan para pendidik. Namun, sebuah kebijakan yang adil tidak dapat lahir tanpa adanya dialektika. Kami membutuhkan idealisme, ketajaman berpikir, dan perspektif dari dunia kampus agar regulasi yang kami lahirkan tetap membumi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam sesi pemaparan materi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Yordan M. Batara Goa, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Yordan juga memaparkan kondisi pendidikan di Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memiliki visi menjadikan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang merata, didukung sarana prasarana yang berkualitas, lingkungan belajar yang aman, serta penguatan kesehatan mental peserta didik.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa indikator pendidikan seperti literasi, numerasi, serta persentase penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.
“Anda termasuk sekitar sepuluh persen masyarakat Jawa Timur yang berkesempatan menempuh pendidikan tinggi. Karena itu, tugas kita bersama adalah memikirkan bagaimana generasi berikutnya memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung interaktif, mahasiswa diberikan kesempatan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait implementasi kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Selain membahas kebijakan pendidikan, narasumber turut mengajak mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, mahasiswa dapat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah, mengikuti rapat dengar pendapat, hingga terlibat dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi yang bermakna.
Melalui kunjungan ini, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai proses penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, mulai dari pembentukan peraturan daerah, penganggaran, hingga pengawasan implementasi kebijakan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kompetensi mahasiswa Manajemen Pendidikan sebagai calon tenaga profesional yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengawal kebijakan pendidikan secara kritis, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Penulis: Evelyn Salsabila Asmara (MP)
Editor: Lina Nur Laili
Dokumentasi: DPRD Provinsi Jawa Timur
